Bappeda Kabupaten Sintang

RPJMN Hijau, Instrumen Indonesia Menuju Negara Maju

Ditulis Oleh admin pada 08/01/2021 # 23:01:29 WIB

Pada 2045 mendatang, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia akan menjadi negara maju dengan PDB sekitar USD 24.000 per kapita dan PDB terbesar ke-5 di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disebut sebagai RPJMN ‘hijau’. Secara historis, “RPJMN 2020-2024 sangat monumental karena merupakan RPJMN ‘hijau’ pertama untuk Indonesia yang memasukkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan ketahanan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional. PRK juga berperan sebagai dasar untuk mengubah ekonomi kita menuju ekonomi rendah karbon,” urai Menteri Suharso dalam Virtual 9^th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Senin (23/11).

Menteri Suharso menekankan pentingnya kesehatan masyarakat sebagai kunci pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi. “Kita mengetahui rebound ekonomi setelah krisis ekonomi 2008-2009 menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca global, karena upaya stimulus dan investasi tidak memanfaatkan peluang untuk pendekatan berkelanjutan, hijau, dan rendah karbon,” ujarnya.

Pada 2024, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 27,3 persen dengan kontribusi sektor energi mencapai 13,2 persen. Komitmen tersebut dapat dicapai dengan investasi hijau, yaitu beralih ke nergi baru dan terbarukan (EBT) dan melaksanakan program efisiensi energi. “Salah satu kebijakan utama untuk melaksanakan PRK adalah mendorong transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan lebih hijau melalui pengembangan EBT dan efisiensi energi,” jelasnya.

Terdapat tiga agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 terkait program transisi energi, yaitu Ketahanan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur, dan Lingkungan. “Target 23 persen EBT dalam bauran energi nasional pada 2024 sejalan dengan target 23 persen pangsa EBT dalam Rencana Umum Energi Nasional pada 2025. Target ini menjadi dasar fundamental untuk mencapai 31 persen pangsa pada 2050,” urai Menteri Suharso.

Untuk mendukung aksi transisi energi, terdapat Major Project Pengembangan Bahan Bakar Hijau Berbasis Kelapa Sawit yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa EBT, mengurangi ketergantungan impor minyak, membantu menyerap produksi CPO dalam negeri, dan meringankan beban fiskal. “Strategi transisi energi harus mempertimbangkan infrastruktur fisik negara serta variabel regulasi dan keuangan. Pengaturan sumber daya energi harus diselaraskan untuk mencapai visi yang sama. Kerja sama antar pemangku kepentingan untuk terlibat dan menginvestasikan uang mereka dalam proyek transisi energi adalah kunci sukses lainnya,” tandas Menteri Suharso.