Map


Polls

Menurut Anda Bagaimana Tampilan Website ini?

Jumlah Pengunjung

Visitor Statistics
» 2 Online
» 26 Today
» 26 Week
» 155 Month
» 155 Year
» 155 Entirely
Record: 27 (09.11.2018)

Bidang Sosial Budaya


Pasal 22

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan;

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 22 Peraturan ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
  2. Pengoordinasian rencana pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, kesejahteraan rakyat serta kependudukan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang ada di daerah;
  3. Penginvetarisasian potensi dan permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  4. Pengoordinasian penyusunan program tahunan di bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial, kesejahteraan rakyat, dan kependudukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan kedalam Program tahunan Nasional;
  5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e point 1) Peraturan ini, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

 

Pasal 25

Sub Bidang Kesejahteraan rakyat dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e point 2) Peraturan ini, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil.